Pengertian fiqh banyak kita temukan diliteratur-literatur baik yang berbahasa arab maupun berbahasa Indonesia sehingga penulis tidak akan menguraikan lagi dalam tulisan ini. Tetapi akan ditunjukkan adanya miss understanding mengenai fiqh dan syariah. Fiqh merupakan derivasi dari syari’ah, hal ini telah diungkapkan juga dalam pengertian syari’ah yang diungkapkan oleh ahli-ahli syari’at:

الشّريعة ما شرع الله لعبادته من الأحكام الّذى جائت بها نبيّ من الأنبياء صلّى الله عليهم وعلى نبيّنا وسلّم, سواء كانت متعلّقة بكيفيّة عمل وتسمّى فرعيّة ودوّن لها علم الفقه, أو بكيفيّة الإ عتقاديّة أصليّة واعتقاديّة ودوّن لها علم الكلام, ويسمّى الشّرع أيضا بالملّة والدّين.

“Syari’at ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh tuhan utuk hamba-hambanya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya saw., baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqh, atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (i’tikad), yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuk nya maka dihimpunlah ilmu kalam. Syari’at (syara’) disebut juga agama.”

Dari pengertian di atas bisa dilihat secara jelas bahwa fiqh bukanlah sebuah doktrin hukum, karena fiqh adalah hukum yang bersifat ijtihadi sebagai bentuk interpretasi atau penafsiran atas syariah menurut akal manusia yang bersifat dzanni (sangkaan).

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, bahwa pada dasarnya hukum (fiqh) sendiri dibentuk dengan “menyesuaikan” dengan kondisi mayarakat, dan bukannya masyarakat yang menyesuaikan hukum, hal ini bisa ditunjukkan bahwa hukum muncul sebagai sebuah respon atas perilaku dan macamnya problematika dalam kehidupan manusia. Hukum akan berubah seiring dengan perkembangan masyarakat juga adanya perbedaan ruang dan waktu. Apabila dalam nash (al-qur’an dan al-hadits) tidak mengatur atau menerangkan secara rinci dan jelas, maka diperlukan sebuah transformasi hukum bahkan membuat hukum baru yang tentunya berada pada standarisasi aturan nash. Bentuk perubahan tersebut agar hukum Islam bisa berlaku shalih likulli zaman wal makan, meskipun cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan hukum berbeda-beda, tapi bertujuan sama yaitu kemaslahatan (keadilan sosial). Bentuk perubahan hukum yang dimaksud senada dengan bunyi kaidah fiqhiyyah:

لا ينكر تغيّر الاحكام بتغيّر الامكنة والأزمنة والأحوال

“jangan diingkari bahwa perubahan hukum-hukum sesuai dengan perubahan tempat, zaman dan keadaan”.

Dengan kaidah di atas dapat dipahami bahwa perlu adanya transformasi hukum dalam ruang dan waktu yang berbeda. Dalam literatur inilah penulis ingin mengajak kepada pembaca agar lebih memahami sebuah karya fiqh yang merupakan sebuah produk ijtihadi oleh ulama (pakar hukum Islam) sebagaimana ulama konvensional secara lebih arif, dengan memahami bagaimana model berpikir mereka (mode of thought) bukan hanya berkiblat dengan hasil karya yang telah ada saja (product of thougt) dan menjadikan pribadi muslim yang cerdas dan bermetodologi (manhaji).

Contoh sederhana yang bisa disampaikan adalah, Rasulullah SAW. memerintahkan agar dari makanan pokok tersebut adanya zakat, dan hal tersebut merupakan salah satu dari rukun Islam. Masyarakat di Arab makanan pokoknya berasal dari gandum, sedangkan di Indonesia makanan pokoknya adalah berasal dari padi, perbedaan tersebut disebabkan letak geografis yang berbeda antara Negara Arab dan Indonesia. Gandum sangat jarang ditemui di Indonesia karena struktur alam dan iklim yang berbeda begitu pula sebaliknya, sedangkan Rasulullah SAW. sendiri tidak ditemukan menyebutkan padi sebagai hasil panen yang harus dizakati, maka apakah ummat muslim di Indonesia tidak berzakat lantaran tanamannya adalah padi dan bukan gandum?.

Untuk menyelesaikan hal ini para ulama menggunakan metode penyelesaian hukum (thariq istinbath al-hukmi) melalui qiyas, yaitu menyamakan suatu peristiwa hukum yang tidak ada nashnya dengan peristiwa hukum yang ada nashnya karena ada persamaan ‘illat (alasan) antara keduanya. Dalam metode penyelesaian persoalan dengan qiyas tersebut, dengan melihat ‘illat hukum (‘illat al-hukmi) yang sama, antara gandum sebagaimaqis ‘alaih dan padi sebagai maqis, yang ‘illatnya adalah sama-sama merupakan sumber makanan pokok, sehingga kesimpulan hukumnya adalah padi pun harus dizakati sebagaimana gandum. Dari contoh tersebutlah bisa dipahami yang dimaksudkan dengan transformasi hukum.

Dalam filsafat ilmu juga dikenal dengan 3 (tiga) kerangka pikir, yaitu secara aksiologis (nilai kegunaan ilmu), ontologis (hakikat apa yang dikaji) dan epistemologis (cara mendapatkan pengetahuan). Kaitannya dengan tulisan ini yang diinginkan adalah bagaimana kita bisa berpikir epistemologis, terutama dalam menyikapi masalah-masalah hukum amaliyah (fiqh) untuk mengetahui bagaimana hukum itu bisa ada/dibuat, tentunya agar kita tidak mengikuti hukum qauli atau dalam istilah yang lebihtaqlid buta. hal tersebut agar mendidik dan membentuk pola pikir menjadi lebih arif dalam jati diri muslim yang cerdas dan bermetodologi (manhaji).

Dalam bersandarkan terhadap hukum yang telah diijtihadi oleh ulama pun perlu kiranya kita memahami bagaimana latar belakang (background) kehidupan mereka, pola pikir masyarakat ketika masa hidup mereka serta kerangka pikir yang dibangun oleh ulama itu sendiri.

Berikut gambaran singkat ( yang dimaksud penulis) yang harus kita pahami mengenai pola atau kerangka pikir yang dibangun oleh empat mazhab yang kemudian muncul mazhab kelima yaitu Zahiri, dalam membandingkan melalui prosentase kecenderungan penggunaan dalil hukum:

Keterangan:

• Al-Qur’an, semua ulama sepakat bahwa sebagi dalil hukum yang pertama dan utama, meskipun begitu mereka kadang-kadang berlainan pendapat tentang penafsirannya dan hukum yang dihasilkan (istinbath al-hukmi).
• Hadits, yang diterima oleh Hanafi ialah hadits masyhur yang dirwayatkan oleh dua, tiga orang. Hadits Ahad tidak diterima, dengan mendahulukan qiyas, oleh karena itu lingkaran hadits lebih kecil dari lingkaran qiyas.
• Istihsan, yaitu meninggalkan dan mementingkan keadilan/kebaikan mutlak dengan berpaling dari qiyas jali ke qiyas khafi atau berpaling dari hukum kulli ke hukum juz’i.
• Ijma’ yang diterima mazhab ini adalah ijma’ sahabat, tapi Ulama Hanafiyyah juga menerima ijma’ ulama-ulama mujtahid.

Keterangan:

• Sebagaimana mazhab-mazhab yang lain, Maliki juga sepakat bahwa al-Qur’an dalil hukum yang pertama dan utama, meskipun begitu mereka kadang-kadang berlainan pendapat tentang penafsirannya dan hukum yang diistinbathkan.
• Maliki menerima hadits ahad dan atsar sahabat yang shahih meskipun tidak masyhur, tetapi perbuatan penduduk Madinah dan Ijma’ ulamanya lebih kuat dan didahulukan dari hadits ahad.
• Qiyas hanya dipegangi kalau tak ada hadits dan atsar sahabat yang sah.
• Berbeda denga Hanafi yang memegangi istihsan, Maliki dan Ulama Malikiyyah memegangi mashalah mursalah yaitu kemaslahatan yang oleh agama tidak diperintah tetapi juga tidak dilarang/ditolak.
• Ijma’ Ulama Madinah kemudian ijma’ ulama mujtahid, ijma’ ulama Madinah lebih kuat dan didahulukan dari hadis ahad, sebab itu lingkaran ijma lebih besar daripada lingkaran hadits.

Keterangan:

• Sebagaimana mazhab-mazhab yang lain, Maliki juga sepakat bahwa al-Qur’an dalil hukum yang pertama dan utama, meskipun begitu mereka kadang-kadang berlainan pendapat tentang penafsirannya dan hukum yang diistinbathkan.
• Mazhab ini menerima hadis yang sah atau hasan (baik) meskipun tidak masyhur dan hadits itu lebih kuat dan didahulukan dari qiyas dan ijma’ ulama Madinah.
• Qiyas diterima jika tidak ada nash (keterangan dalam al-Quran dan hadits)
• Ijma’ ulama-ulama mujtahid seluruhnya dalam suatu masa (yang penulis temukan dalam kitab ‘ilmu ushul al-fiqh karya Abdul Wahab Khalaf, bahwa ulama Syafi’iyyah hanya menerima ijma’ pada masa abad ke-2 yaitu masa khulafaurrasyidin saja), ijma’ ulama-Ulama Madinah saja tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

Keterangan:

• Sebagaimana mazhab-mazhab yang lain, Maliki juga sepakat bahwa al-Qur’an dalil hukum yang pertama dan utama, meskipun begitu mereka kadang-kadang berlainan pendapat tentang penafsirannya dan hukum yang diistinbathkan.
• Menerima hadits yang sah, hasan atau dhaif dan termasuk fatwa-fatwa sahabat. Yang demikian itu lebih kuat dan didahulukan dari qiyas.
• Qiyas hanya dipegangi kalau terpaksa tidak ada nash dari hadits, atsar dan fatwa-fatwa sahabat meskipun dhaif yaitu dalam urusan yang bukan ibadat.
• Ijma’ yang diterima ialah ijma’ sahabat saja, mereka mengatakan barang siapa yang mendakwakan ijma’ sesudah sahabat adalah bohong.

Keterangan:

• Mengenai al-Qur’an, Dzahiri sama dengan mazhab yang lain, tetapi harus difahamkan menurut yang lahir saja, yakni menurut yang tersurat bukan tersirat.
• Hadits yang diterima adalah hadits yang shahih dan hasan harus difahamkan menurut yang lahir saja, yakni menurut yang tersurat bukan tersirat.
• Dzahiri menolak qiyas sama sekali dan tidak memperbolehkan qiyas dijadikan dalil sebagai hukum.
• Ijma’ ulama mujtahid semunya diterima dengan tidak ada yang membantah serta berdasarkan kepada al-Qur’an dan hadits bukan kepada qiyas.

Di sini juga penulis ingin memperlihatkan secara transparan bagaimana hukum fiqh Islam sendiri mempunyai banyak “warna”, karena model landasan berpikir –sebagaimana gambaran di atas– yang berbeda. Hal tersebutlah yang sebenarnya perlu dipahami dalam memahami karya-karya ijtihad dalam bidang fiqh yang selama ini dipahami dan dipratekkan masayarakat. Melalui adanya perbedaan dalam mengambil dalil(istidhlal) kemudian mengeluarkan hukum (istinbath), maka akan beda pula kesimpulan atau produk hukumnya, akan tetapi kita tidak menjadi muqallid yang buta, kita harus tahu bagaimana dan darimana hukum itu dibuat agar kita sebagai pengikut (muttabi’) tidak tersesat. Begitu juga kiranyalah keberagaman hukum Islam. Pemahaman yang perlu kemudian adalah dengan adanya keberagaman jangan sampai melenceng dari rel-rel syari’at Allah swt., dengan keberagaman tersebut bukan menjadi pemecah ummat, tapi justru sebagai rahmat. Tidak sepatutnya manusia saling menghukumi bahkan menghakimi pendapat yang berbeda, karena yang baik itu menurut syariat dan jelek itu juga menurut syari’at, sehingga bukan kuasa manusialah penilai segala sesuatu:

الصّحيـــــــح ما صحّحه الشّرع والقبيــــــح ما قـبّحه الشّرع

“yang baik/benar adalah yang baik/benar menurut syari’at, yang buruk/salah adalah yang buruk/salah menurut syari’at”

Demikian sedikit uraian agar kita lebih arif dalam menggali sebuah ilmu, terutama ilmu-ilmu yang telah dikonstruksi oleh ulama konvensional agar tidak salah juga dalam meneladani produk pemikiran (product of thought) ulama sekarang/kontemporer (khalaf/’ishr), dengan memahami model(mode of thought) berpikir mereka.

1. Penutup

Akal merupakan ciri kesempurnaan yang dimiliki manusia dibandingkan makhluk Allas swt. yang lainnya, berpikir adalah kerjanya. Hukum selalu berjalan seiring dengan kehidupan, hukum bisa benar jika dilaksanakan dengan benar dan sebaliknya hukum bisa menjadi musuh jika salah penerapannya.

Aturan hukum amaliyah (fiqh) yang selama ini dipraktekkan merupakan sebuah Sebuah bentuk keberagaman khazanah ilmu keislaman dan karya buah pikir yang luar biasa. Perlu kiranya dipahami dengan menkritisi secara baik dan benar landasan hukumnya. Kenapa banyak perbedaan dalam kesimpulan hukum para ulama.

Dengan pola pikir yang dimaksud diharapkan kemajuan pola pikir masyarakat muslim untuk menerima dengan cerdas, bijaksana dan tangguh untuk menghadapi segala tantangan zaman dengan problemtika lika-likunya secara bermetode (manhaji). Dengan ini sehingga akan terbentuklah pribadi muslim yang madani secara intelektual dan bermasyarakat.

            Akhirnya penulis mengembalikan semuanya kepada Allah swt. yang maha tahu dan maha benar, semoga tulisan ini bermanfaat, kritikan yang membangun sangat penulis harapkan guna koreksi serta untuk melengkapi tulisan ini. Wallahu a’lam bis shawaf .

Daftar bacaan:

1. Al-Qur’an al-Karim
2. Khoiruddin Nasution, MA., Pengantar Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Taftazza, 2001)
3. Abdul Mughits, M.Ag, Kritik Nalar Fiqh Pesantren, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2008)
4. Abdul Wahhab Khalaf, ‘Ilm Ushul al-fiqh, (Kuwait: dar al ‘ilm,t.t.)
5. Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al Ahkam, (Beirut-Lebanon jilid II: dar al fiqr, t.t.).
6. Ahmad Hanafi, MA., Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
7. Ibnul Qayyim al-Jauziah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil ‘Alamin, (Beirut: Daar al-Fikr,t.t.)
8. Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).
9. Jalaluddin asy-Syuyuti, al-Ashbah wa an-Nadzair fi al-Furu’, (Semarang: Toha Putra, 1991)
10. KH. Sya’rani dalam Buletin al Qudsy Pon.Pes al-Qudsiyyah, Kudus, Jawa Tengah, 2009.
11. Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996).
12. Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2009).
13. Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, cet. 4, terj. Drs. Sabil Huda, dkk. (Semarang: Amzah, 2004).