Wujudkan Integritas! PA Batulicin Hadiri Bimbingan Teknis Sebagai Upaya Memastikan Tata Kelola Peradilan Yang Akuntabel

Kamis, (30/10/2025) Pengadilan Agama Batulicin mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan untuk memenuhi undangan dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Sesuai dengan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan, Pengadilan Agama Batulicin dengan semangat mengikuti kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) Kepaniteraan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2025 dengan tema “Wujudkan Aparatur Peradilan Agama yang Profesional dan Tangguh”.

Pengadilan Agama Batulicin mengirimkan perwakilan untuk memenuhi undangan yang digelar pada tanggal 30 Oktober 2025 bertempat di Hotel Qin banjarbaru, yakni oleh Panitera Pengganti/Plt. Panmud Gugatan PA Batulicin, Firman Maulana, S.H., Pengelola Penanganan Perkara PA Batulicin, Ika Yanuar Sanusi, A.Md, dan Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana PA Batulicin, Muhammad Syahrul Juliansyah hadir dan berkontribusi dalam kegiatan bimbingan teknis dalam rangka pengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kepaniteraan dan pengelolaan keuangan dengan memahami pentingnya PNBP sebagai devisa negara dan keterkaitannya dengan aplikasi SIPP, EAC, APS, dan aplikasi pendukung lainnya.

PTA Banjarmasin menghadirkan pemateri dari Kasubbag PNBP Peradilan C Biro Keuangan BUA MA RI, Bapak Jatmiko Hendro Yuwono, S.Kom., M.M. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badilag MA RI, Bapak Sutarno, S.I.P., M.M. Pembinaan juga dilakukan oleh Ketua PTA Banjarmasin dan Wakil Ketua PA Banjarmasin terkait informasi detail mengenai penggunaan sistem EAC. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh aparatur dari Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan ini bertujuan memastikan implementasi tata kelola PNBP sesuai dengan regulasi dan meminimalisir potensi kesalahan administrasi.

Melalui bimbingan teknis yang digelar oleh PTA Banjarmasin diharapkan aparatur kepaniteraan memiliki pemahaman yang seragam dan kemampuan teknis yang mumpuni dalam mengelola PNBP. Hal ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik dan menekan penyimpangan pengelolaan keuangan sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.