Rapat Koordinasi Triwulan II Pengadilan Agama Batulicin Evaluasi Kinerja dan Penguatan Pelayanan

Batulicin, 14 Juli 2026 – Pengadilan Agama Batulicin melaksanakan Rapat Koordinasi Triwulan II yang bertempat di lingkungan kantor Pengadilan Agama Batulicin. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Batulicin, Muhammad Arif, S.H.I., sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja serta penguatan koordinasi antarbagian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rapat dipandu oleh Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin, Muhammad Yusuf, S.Kom., M.M., yang membuka jalannya agenda sekaligus menyampaikan pentingnya sinergi seluruh unsur dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada sesi pertama, kesempatan diberikan kepada bagian Kepaniteraan yang dipimpin oleh Ridhiaweniaty, S.H. untuk memaparkan capaian kinerja dan performa selama Triwulan II. Dalam pemaparannya disampaikan berbagai hasil yang telah dicapai, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, serta sejumlah masukan terkait kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan di masa mendatang.

Selanjutnya, pemaparan dari bagian Kesekretariatan disampaikan langsung oleh Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin. Beliau menjelaskan bahwa target pelaksanaan anggaran pada DIPA 01 dan DIPA 04 secara umum telah terpenuhi pada Triwulan II. Namun demikian, masih terdapat satu indikator pada DIPA 04 yang belum mencapai target, yaitu pelaksanaan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang baru terealisasi sekitar 10%.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan menghimbau kepada bagian informasi agar lebih aktif menyampaikan informasi mengenai layanan prodeo kepada masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Batulicin. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan layanan prodeo oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai pada periode berikutnya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh unit kerja dapat terus memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja, serta memberikan pelayanan yang semakin prima, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.